FORUM KONSULTASI PUBLIK RKPD 2026: UPAYA PENYEMPURNAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BANGKA BARAT

FKP Penyusunan Ranwal RKPD Tahun 2026-1

BAPPERIDA BABAR (22/01/2025) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Rabu, 22 Januari 2025, sebagai wadah bagi para pemangku kepentingan pembangunan untuk memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026. Pelaksanaan FKP ini berpedoman pada Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta prosedur evaluasi dan perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

FKP ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti perwakilan perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, serta tokoh masyarakat Kabupaten Bangka Barat. Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat, Drs. Muhammad Soleh, M.AP, yang kemudian dilanjutkan dengan paparan mengenai Kebijakan Makro Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026 beserta proyeksi target makro pembangunan yang ingin dicapai.

Selanjutnya, Dr. Andi Yusfani dari Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memaparkan Kebijakan Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026. Dalam paparannya, ia menjelaskan secara umum terkait rencana pembangunan pemerintah provinsi serta fokus pembangunan di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Pihak Bappeda Provinsi juga mengapresiasi pelaksanaan FKP RKPD ini, mengingat sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah pemerintah daerah pertama yang melaksanakan FKP RKPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Materi terakhir disampaikan oleh Kepala Bapperida Kabupaten Bangka Barat, Helwanda, S.T., M.Eng, yang menjelaskan mengenai Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026. Ia menegaskan bahwa tema pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026 adalah “Memantapkan Kemajuan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Kemandirian Keuangan Daerah” dengan empat prioritas utama pembangunan, yaitu:

1.     Peningkatan kualitas pembangunan manusia dan pelayanan dasar;

2.     Percepatan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan;

3.     Peningkatan investasi sektor unggulan serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan

4.     Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah.

Selama pelaksanaan FKP, berbagai masukan dan saran dari para stakeholder dikumpulkan baik secara langsung maupun melalui tautan yang telah disiapkan oleh panitia. Salah satu masukan diberikan oleh Ibu Maulina Hendrik, M.Pd., dosen Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, yang menekankan pentingnya penguatan kolaborasi antara pemangku kepentingan dan akademisi agar pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan menjadi lebih matang.

Semua masukan dan saran ini akan dijadikan bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026. Hasil dari FKP ini akan dituangkan dalam Berita Acara yang disepakati oleh perwakilan stakeholder yang hadir. Selanjutnya, hasil penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026 akan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah bersamaan dengan Surat Edaran Bupati Bangka Barat mengenai Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026.